JAKARTA--MI: Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis hasil survei terbaru yang menyatakan, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wapres Boediono terus menurun selama setahun masa pemerintahan.

Menanggapi hal tersebut, juru bicara Wakil Presiden, Yopie Hidayat, mengatakan hasil survei itu adalah masukan yang sangat berharga dan akan dipakai sebagai bahan pertimbangan untuk bekerja lebih keras lagi.

"Dan mungkin teman-teman di sini yang lihat sehari-hari bisa merasakan dinamikanya. Mungkin itu infonya belum nyampe ke masyarakat, mungkin salah saya juga gitu kan, belum aktif memberitahu bahwa kami akan bekerja sekuat tenaga," kata Yopie di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (3/9).

Meski begitu, kata Yopie, terpenting adalah rakyat bisa menikmati hasil kerja pemerintah dalam menangani masalah bangsa yang sangat kompleks. Karena itu, lanjut dia, pemerintah akan tetap bekerja sesuai fokus yang telah ditetapkan sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 dan Nomor 3 Tahun 2010.

"Kalau Pak Wapres jelas fokus pada mengatasi masalah pengentasan kemiskinan. Kami akan berkerja sekeras-kerasnya untuk mewujudkan atau memenuhi aspirasi masyarakat. Kami tidak akan pernah surut, karena sudah menerima amanah sudah yakin betul dan ini adalah hal yang kami lakukan," katanya lagi.

Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono cenderung menurun. Berdasarkan temuan Lembaga Survei Indonesia (LSI), pada Juli 2009 adalah rekor tertinggi tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden yakni 85%. Hanya saja, tingkat kepuasan itu menurun pada November menjadi 75%, kemudian pada Januari 2010 menjadi 70%, dan menjadi 65% pada Maret 2010.

"Sedikit meningkat 1% pada Agustus 2010," kata Direktur LSI Kuskrido Ambardi di Jakarta, Kamis (2/9).
Menurutnya, respons publik cenderung menurun dengan sejumlah kebijakan pemerintah, seperti penaikan tarif dasar listrik dan kejadian ledakan tabung elpiji.

Sementara itu mengenai survei Indo Barometer yang juga menyatakan, kepuasan masyarakat menurun menjadi 50,9 persen. Salah satu penyebabnya adalah kenaikan harga sembilan bahan pokok.

Yopie mengatakan pemerintah sebenarnya telah bekerja keras. Namun, mengatasi kenaikan harga dan inflasi memang tidak mudah.

"Kita ini menganut ekonomi yang sangat terbuka dan tidak ada satupun individual baik dia presiden, wakil presiden, maupun rakyat atau pedagang, pengusaha yang bisa mengendalikan harga sesuai dengan kemauannya sendiri," ujarnya.

Ia mengatakan, faktor kenaikan harga sembako sangat beragam dan pemerintah hanya bisa berupaya mengendalikan beberapa faktor yang menjadi domain pemerintah.

"Artinya kita akan terus mengupayakan kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi, tidak menentukan. Kalau Anda memahami dinamika perekonomian yang sangat terbuka seperti di Indonesia tidak mungkin kami menentukan harga. Misalnya, pemerintah bilang harga beras cuma R5 ribu per kilo, enggak mungkin begitu terus," bebernya.

Meski kepuasan masyarakat menurun, Yopie menegaskan Boediono akan terus bekerja keras. Dia mengatakan, dari awal menerima amanah sebagai wakil presdien, Boediono tidak bekerja demi pencitraan atau demi tujuan politik tertentu.

"Bapak Wapres berulangkali mengatakan kepada saya bahwa inilah mungkin masa pengabdian beliau kepada negara sebagai pejabat. Kalau sebagai rakyat tentu saja kita bisa terus memberikan yang terbaik pada negara. Tapi sebagai pejabat Bapak Wapres sudah beberapa kali menegaskan beliau tidak mempunyai keinginan politik apapun," ujarnya. (Tup/OL-3)