JAKARTA--MI: Boikot DPR RI terhadap Wakil Presiden RI Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dapat dimengerti. Pasalnya, kedua orang tersebut harus mempertanggung jawabkan kesalahannya terlebih dahulu atas kasus bailout Bank Century.

"Boikot, secara psikologis usulan seperti itu bisa dimengerti karena mengganggu hubungan psikologis anggota DPR dengan menteri-menteri ketika rapat kerja. Tapi kalau menteri bersangkutan menjalankan tugasnya, terimalah dengan lapang dada, walaupun mungkin secara psikologis sudah tidak enak," kata Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso di Jakarta, KaMIS (11/3).

Kalau mereka (DPR) masih gegeh (konsisten), ujar Priyo, rapat kerja DPR akan tidak nyaman dan komunikasi akan terganggu. "Kalau ada anggota DPR yang walkout saat rapat kerja dengan menteri (Sri Mulyani), itu dapat dimaklumi," ujarnya.

Paripurna DPR RI telah memutuskan rekomendasi Panitia Angket Pengusutan Kasus Bank Century. "Keputusan tersebut mengikat dan harus ditindaklanjuti," ujarnya.

Pihak-pihak yang bertanggung jawab atas bailout Bank Century senilai Rp6,7 triliun itu antara lain mantan Gubernur BI Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Priyo JUGA mengatakan Partai Golkar belum pernah menyiapkan nama-nama calon wakil presiden menggantikan Boediono. "Begini, sampai fraksi Partai Golkar memilih opsi C, tak pernah berpikir ke pemalkzulan. Tak pernah menyiapkan nama-nama calon wakil presiden dan tidak berencana menggantikan Boediono," katanya. (Ken/OL-7)