JAKARTA--MI: Fraksi Partai Golkar tidak vokal lagi ketika ditanyai soal rencana pemboikotan rapat pembahasan APBN-Perubahan yang dilaksanakan antara DPR dan pemerintah yang diwakili Menkeu Sri Mulyani. Sikap mereka ditentukan setelah tim pengawas rekomendasi pansus bekerja.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Departemen Hukum DPP Golkar Agun Gunanjar Kartasasmita kepada Media Indonesia di Jakarta, Rabu (10/3).

"Kita lihat perkembangan penegakan hukum yang dilakukan pemerintah. Masih ada satu bulan terakhir sebelum memutuskan. Jangan mengandai-andai," kata Agun.

Penilaian terhadap kinerja lembaga penegak hukum akan dilaksanakan oleh tim pengawas rekomendasi DPR. Ia berharap tim pengawas tersebut diisi oleh mantan anggota pansus yang bisa menilai sejauh mana kerja dari para penegak hukun, baik KPK, kejaksaan maupun kepolisian. Selama tim belum turun ke bawah, ia tak mau berkomentar panjang lebar.

"Kita bukan hati-hati. Golkar itu berusaha jaga konsistensi. DPR ini bukan lembaga politik untuk para elite politik tapi lembaga politik untuk masyarakat," tukasnya. (DM/OL-7)