Revolusi Energi



Views : 3308 - 25 January 2019, 05:00 WIB

ENERGI ialah bahan bakar pembangunan untuk pemerataan ekonomi. Sangat tepat apabila sektor tersebut mendapat perhatian besar dari pemerintah. Pembenahan tata kelola terus dilakukan demi mewujudkan energi berkeadilan untuk rakyat.

Komitmen menyediakan energi dengan harga terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat pun tercetus. Salah satu wujudnya berupa kebijakan bahan bakar minyak (BBM) satu harga. Warga di daerah perbatasan hingga daerah terpencil bisa membeli BBM sama dengan harga di Pulau Jawa.

Kemajuan implementasi kebijakan itu harus diakui cukup pesat. Dalam tempo dua tahun program BBM satu harga berhasil menjangkau 131 titik. Warga di daerah-daerah tersebut sebelumnya harus membeli BBM dengan harga sampai lebih dari 10 kali lipat dari harga di Pulau Jawa.

Namun, energi berkeadilan bukan sekadar menyediakan energi dengan harga murah. Untuk bisa menyodorkan energi yang terjangkau bagi rakyat secara berkelanjutan, ketahanan energi menjadi syarat mutlak. Ketahanan memerlukan keajekan pasokan ataupun cadangan yang memadai.

Bicara soal BBM, tingkat ketahanan saat ini jauh dari ideal. Indonesia sudah lama hengkang dari jajaran negara pengekspor minyak. Jumlah minyak mentah yang diimpor selalu lebih besar daripada yang diekspor. Di sisi hasil minyak, utamanya BBM dan elpiji, jumlah yang diimpor berlipat-lipat kali ketimbang yang diekspor.

Bahkan, impor migas telah membentuk kanker defisit perdagangan yang cenderung terus membesar. Puncaknya, tahun lalu, defisit neraca perdagangan mencapai US$8,6 miliar. Angka itu tertinggi sejak 1975 kendati neraca nonmigas masih surplus.

Upaya memacu produksi minyak mentah dengan menggenjot kegiatan eksplorasi migas digalakkan. Proyek pembangunan kilang dimatangkan demi meningkatkan pasokan hasil minyak dari dalam negeri bersamaan dengan penyempurnaan peraturan terkait dengan migas. Harus jujur diakui bahwa defisit migas berkorelasi dengan investasi yang rendah di sektor tersebut dalam 15 tahun terakhir.

Penyempurnaan peraturan itu dilakukan dengan merevisi Undang-Undang Migas Nomor 22 Tahun 2001 yang sudah ada sejak delapan tahun terakhir. Revisi bertujuan memperkuat ketahanan dan kemandirian dengan meningkatkan produksi migas.

Akan tetapi, harus disadari, minyak dan gas merupakan energi yang bakal habis. Konversi ke energi yang lebih berdaya lanjut tidak bisa dielakkan. Kita tinggal memilih, berlambat-lambat melakukan konversi hingga pada satu waktu terpuruk oleh kelangkaan, sebelum akhirnya, mudah-mudahan, bisa bangkit kembali. Atau, memilih bergerak cepat melakukan revolusi pemanfaatan energi.

Energi masa depan ialah yang bisa dihasilkan berbagai sumber daya energi, baik fosil maupun terbarukan. Listrik merupakan bentuk yang paling mendekati. Proyek kelistrikan pasti dibangun di semua daerah karena target rasio elektrifikasi ditetapkan 100% penduduk. Jaringan transmisi listrik yang pasti ada dan menjangkau seluruh penduduk.

Tinggal bagaimana membangun pembangkit-pembangkit listrik yang memanfaatkan berbagai sumber daya energi. Produksi minyak dan gas tetap tidak akan sia-sia digenjot. Demikian pula batu bara dan biodiesel.

Tentu saja, revolusi pemanfaatan energi memerlukan tahapan-tahapan konversi yang tidak bisa langsung bertumpu pada tenaga listrik. Jaringan gas kota serta substitusi BBM dan elpiji bisa menjembatani sembari mematangkan infrastruktur kelistrikan.

Yang terpenting, pemerintah memiliki peta jalan mendetail tahapan revolusi energi, kemudian komitmen politik yang kuat untuk mewujudkan. Jika BBM satu harga dan rasio elektrifikasi 100% saja bisa terealisasi sesuai dengan jadwal, kita yakin revolusi energi pun tidak akan sulit dilakukan.

BACA JUGA
BERITA LAINNYA