Kemurnian Surat Suara



Views : 2074 - 07 January 2019, 05:00 WIB

SURAT suara bukan sekadar kertas yang berisikan kontestan Pemilu 2019. Surat suara sesungguhnya merepresentasikan kedaulatan rakyat sehingga ia harus dilindungi dan keamanannya dijamin dalam proses pemilu.

Perlindungan surat suara dimulai dari proses pengadaan, distribusi, hingga penggunaannya pada pemilu yang diselenggarakan pada 17 April. Harus ada jaminan kemurnian surat suara karena lewat surat suara yang dicoblos itulah rakyat ikut serta menentukan pemimpinnya.

Proses pengadaan surat suara kini sedang berlangsung. Pencetakan surat suara akan dilakukan mulai pertengahan bulan ini setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan validasi dan approval surat suara dalam Pemilu 2019 pada pekan lalu.

KPU menargetkan pencetakan surat suara yang dimulai 15 Januari itu selesai dilakukan selama 60 hari. Nantinya, diharapkan, pada 15 Maret, seluruh proses produksi dan distribusi telah selesai.

Surat suara yang akan diproduksi berjumlah 939.879.651 lembar untuk lima jenis pemilihan, yakni pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Jumlah itu sesuai dengan jumlah pemilih tetap ditambah 2% surat suara cadangan.

Pencetakan surat suara hendaknya diawasi secara ekstra ketat dan mematuhi semua prosedur yang telah ditetapkan. Diawasi ekstra ketat karena pencetakan itu dilakukan di tengah munculnya sejumlah polemik dan informasi yang tidak benar terkait dengan pemilu. Mulai polemik seputar daftar pemilih, kotak suara dari karton kedap air, hingga terakhir tentang adanya tujuh kontainer surat suara dari Tiongkok yang telah dicoblos.

Munculnya sejumlah polemik dan informasi yang tidak benar itu tentu saja berpotensi mengancam legitimasi pemilu. Karena itulah, harus ada kemauan yang kuat, sangat kuat, untuk bersama-sama menjaga legitimasi pemilu sehingga apa pun hasilnya bisa diterima semua pihak.

Prosedur pencetakan surat suara diawali dengan penetapan pemenang lelang. Ada enam perusahaan yang menjadi pemenang tender, yakni PT Gramedia yang berlokasi di Jakarta, PT Balai Pustaka (Jakarta), PT Aksara Grafika Pratama (Jakarta), PT Temprina Media Grafika (Jawa Timur), PT Puri Panca Pujibangun (Jawa Timur), dan PT Adi Perkasa Makassar (Sulawesi Selatan).

Masa sanggah pemenang lelang berakhir pada hari ini. Kiranya KPU mengumumkan secara terbuka rekam jejak perusahaan pemenang lelang agar bisa dipercaya publik.

Setelah pemenang lelang ditentukan, tugas KPU selanjutnya ialah memperketat pengamanan dan pengawasan proses pencetakan surat suara guna memastikan kualitas serta kuantitas surat suara yang dicetak sesuai dengan spesifikasi kontrak dan tidak melebihi jumlah kontrak.

Pengadaan dan pendistribusian surat suara akan lebih terjamin jika sejak awal KPU melibatkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan aparat keamanan. Karena itu, kiranya KPU memberi akses seluas-luasnya kepada Bawaslu dan aparat keamanan untuk mengawasi proses pencetakan surat suara di perusahaan-perusahaan yang memenangi tender.

Tujuan pengawasan ekstra ketat pencetakan surat suara tentu saja untuk meraih kepercayaan publik. Memang tidak mudah meraih kepercayaan publik di tengah politik yang amat terpolarisasi dan maraknya hoaks.

Hoaks terkait dengan tujuh kontainer surat suara yang telah dicoblos memang perlu dibawa ke ranah hukum. Namun, jauh lebih penting lagi ialah hoaks itu dilawan dengan proses pengadaan dan distribusi surat suara dengan mengedepankan integritas, akseptabilitas, dan akuntabilitas.

KPU harus memastikan keamanan dan kualitas logistik pemilu. Kemurnian surat suara harus dijamin mulai pengadaan, distribusi, serta tempat penyimpanan yang aman sampai penggunaan pada hari pemungutan suara sesuai regulasi dan prosedur yang telah ditetapkan.

 

BACA JUGA
BERITA LAINNYA