Jembatan Penghapus Ketimpangan



Views : 3206 - 30 October 2018, 05:00 WIB

PEMBANGUNAN infrastruktur pada dasarnya bertujuan menggairahkan kegiatan ekonomi dan masyarakat. Bentuk infrastruktur yang tergolong paling penting ialah yang menghubungkan atau mendukung konektivitas antardaerah.

Dengan jalan, jembatan, bandara, serta pelabuhan, arus barang dan manusia bisa mengalir dari satu daerah ke daerah lain. Arus yang lancar dan berbiaya rendah akan menekan harga produk sehingga pembelian meningkat. Hal itu memancing investor menanamkan modal untuk mengembangkan usaha di daerah-daerah yang terkoneksi.

Beberapa daerah memiliki potensi produksi yang tinggi, tetapi tidak cukup memiliki pasar untuk menyerap produk yang dihasilkan, atau sebaliknya. Di situ peran infrastruktur konektivitas. Pada gilirannya terjadi pemerataan hasil-hasil ekonomi dan kesejahteraan.

Jembatan Suramadu yang menghubungkan antara Pulau Jawa dan Pulau Madura menjalankan peran tersebut. Akan tetapi, pengenaan tarif tol ternyata membuat biaya logistik tetap mahal. Peran infrastruktur yang diharapkan mampu mengangkat perekonomian penduduk setempat belum sesuai dengan harapan. Padahal, jembatan itu telah beroperasi selama hampir satu dekade sejak diresmikan pada 2009.

Tingkat kemiskinan di berbagai wilayah di Madura tercatat dua digit. Bahkan, jumlah penduduk miskin di Bangkalan dan Sampang melampaui 20%. Ketimpangan begitu nyata ketika angka kemiskinan di kota dan kabupaten lain pada provinsi yang sama rata-rata hanya satu digit sampai di bawah 5%.

Investor pun enggan masuk meski Jembatan Suramadu telah membentang dengan megahnya dari sisi Surabaya sampai Madura. Berbagai potensi produksi ataupun wisata di pulau tersebut belum cukup menarik bagi pemodal.

Tentu ada yang keliru. Pemerintah lantas mengidentifikasi penyebabnya, kemudian memutuskan untuk menggratiskan penggunaan Jembatan Suramadu.

Dampaknya beban APBN akan membesar untuk membiayai perawatan yang semula ditanggung pengguna jembatan tersebut. Meski demikian, itu tidak ada artinya bila dibandingkan dengan peningkatan kegiatan ekonomi di Madura.

Dari sisi ekonomi, pengubahan Jembatan Suramadu dari tol menjadi jembatan umum sangat realistis. Jembatan itu dibangun dengan sepenuhnya menggunakan uang negara sehingga mudah dialihkan penggolongannya sebagai infrastruktur dasar.

Sudah menjadi pakem pembangunan di seluruh dunia, pemerintah wajib menyediakan infrastruktur dasar dengan penggunaan secara gratis oleh rakyat. Dalam hal ini tidak ada kata untung atau rugi. Infrastruktur dasar tidak bertujuan lain selain memenuhi unsur keadilan sosial melalui pemerataan pembangunan.

Orang boleh berargumen penggratisan Jembatan Suramadu belum tentu bisa mengangkat kesejahteraan penduduk Madura. Namun, mereka juga harus mengakui bahwa belum tentu itu bukan berarti tidak bisa. Semua masih harus melihat di masa depan bagaimana dampaknya.

Setidaknya pemerintah sudah mengambil langkah yang berpotensi mengubah nasib daerah-daerah di Pulau Madura. Bukan hanya membiarkan kondisi melarat terus-menerus. Pada kebijakan menggratiskan Jembatan Suramadu terselip harapan menghapus ketimpangan kesejahteraan rakyat.

 

BACA JUGA
BERITA LAINNYA