Membela Demokrasi di Pilpres



Views : 3626 - 02 July 2018, 05:00 WIB

APA hubungan pilkada dan pilpres? Sejumlah pakar politik mengatakan tidak ada korelasinya karena pemilih di Indonesia sangat cair. Bila kepala daerah terpilih ialah sosok pendukung salah satu calon presiden, belum tentu sebagian besar rakyat memilih sang capres di pilpres.

Akan tetapi, partai-partai politik, terutama partai-partai oposisi, menyatakan ada hubungan pilkada dan pilpres. Itulah sebabnya ketika ditanya siapa calon presiden dari partai oposisi, mereka senantiasa menjawab tunggu pilkada.

Partai oposisi berulang kali menyebut Prabowo, tetapi belum sepasti partai koalisi yang mengusung Jokowi. Partai oposisi heboh dengan kampanye ganti presiden 2019, tetapi bila ditanya siapa kira-kira penggantinya, mereka bungkam seribu bahasa.

Pilkada sudah rampung. Berdasarkan hasil hitung cepat, rakyat sudah tahu siapa kepala daerah di 171 daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Namun, hasil pilkada di provinsi dianggap berkorelasi dengan pilpres.

Dengan melihat hasil pilkada, partai koalisi semakin mantap menjagokan Jokowi. Sebagian besar kepala daerah yang diusung parpol koalisi memenangi pilkada. Kemenangan pasangan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum menambah percaya diri parpol koalisi bahwa Jokowi bakal memenangi pilpres di Jabar. Pada Pilpres 2014, Jokowi kalah di Jawa Barat.

Lalu, parpol yang belum menentukan dukungan mereka, misalnya PKB, dikabarkan akan segera menetapkan pilihan. Parpol koalisi tampaknya berharap PKB mendukung Jokowi seperti di Pilpres 2014.

Di sisi lain, hasil pilkada buruk bagi parpol opisisi utama, yakni Gerindra. Berdasarkan hitung cepat, hanya tiga gubernur yang diusung Gerindra, bersama parpol lain tentunya, yang memenangi pilkada.

Namun, Gerindra, juga PKS, kelihatannya tak kehilangan optimisme. Meski kalah berdasarkan hitung cepat, perolehan dua calon gubernur yang diusung Gerindra dan PKS, yakni cagub Jabar dan Jateng, melesat. Paling tidak Gerindra dan PKS merasa peluang mengalahkan Jokowi belum tertutup sama sekali, tinggal masalah strategi.

Gerindra menyatakan tetap mencalonkan Prabowo. Namun, dari kalangan oposisi muncul pula nama Amien Rais.

Bukan tidak mungkin muncul calon alternatif bagi petahana dan penantang yang lazim disebut capres poros ketiga. Beredar di media sosial melalui akun sejumlah fungsionaris Partai Demokrat nama JK-AHY.

Peta apa pun yang terpancar pascapilkada, peta capres itu masih kabur, baru terang benderang menjelang pendaftaran capres-cawapres Agustus nanti.

Padahal, makin cepat nama capres dipastikan parpol-parpol, makin baik buat rakyat dan demokrasi kendati bukan tanpa risiko. Rakyat punya waktu lebih panjang untuk menimbang-nimbang, tetapi risikonya ialah muncul pertikaian, terutama di dunia maya.

Dari dinamika yang muncul pascapilpres, kecil kemungkinan muncul capres tunggal. Itu juga baik buat demokrasi. Rakyat punya lebih dari satu pilihan. Bukankah demokrasi mensyaratkan tersedianya pilihan-pilihan?

Setelah menyaksikan hasil pilkada, Pilpres 2019 diperkirakan berlangsung ketat. Kita ingin mengingatkan kompetisi sengit itu tidak membuat para calon, parpol pendukung, dan simpatisan menghalalkan segala cara, antara lain politik identitas. Politik identitas mungkin menguntungkan buat calon tertentu, tetapi merugikan demokrasi.

Intinya lebih dari sekadar membela capres, pilpres merupakan arena membela demokrasi. Kita percaya perbedaan pendapat dan pilihan capres semestinya mendewasakan demokrasi kita dan mengantarkan rakyat pada pilihan yang tepat.

BACA JUGA
BERITA LAINNYA