Gaduh Gaji Pengarah Ideologi



Views : 4319 - 29 May 2018, 13:00 WIB

APAKAH seorang Megawati Soekarnoputri yang pernah menjabat Presiden atau Tri Sutrisno yang pernah jadi Wakil Presiden masih memerlukan gaji?  Apakah pengusaha sekelas Sudhamek masih perlu digaji negara? Apakah tokoh-tokoh bangsa seperti Syafii Maarif, Said Aqil Siradj, Ma’ruf Amin, Mahfud MD, Andreas Yewangoe, Wisnu Baya Tenaya, masih butuh gaji?

Persoalannya memang bukan membutuhkan atau tidak membutuhkan gaji. Ketika merekrut mereka sebagai Dewan Pengarah Badan
Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) yang nota bene merupakan lembaga negara, negara wajib hukumnya memberi imbalan gaji.

Bahwa para tokoh tersebut enggan mengambilnya dan menyumbangkannya kembali kepada negara, itu perkara lain. Toh, menurut Megawati dan Mahfud MD, mereka tak pernah mempersoalkan gaji meski sudah setahun bekerja. Akan tetapi, bila mereka mengambil gaji mereka, itu juga hak mereka.

Lalu mengapa perpres yang mengatur gaji mereka bikin gaduh? Itu pasti karena besarannya yang mencapai seratusan juta rupiah. Ada yang menyebut gaji segede itu kelewatan karena melampaui gaji presiden.

Ada pula yang menyebut itu pemborosan.

Ada lagi yang berkomentar pedas bahwa Dewan Pengarah BPIP ibarat pendeta dalam negara teokrasi Pancasila yang digaji besar. Memang pendeta atau ulama yang bekerja buat negara tidak boleh digaji? Sekali lagi, pangkal persoalan terkait besar gaji dan soal besar sebetulnya sangat relatif.

Pangkal perkara berawal dari pemberitaan  media tentang gaji Dewan Pengarah BPIP. Media sepertinya mengutip dari situs Sekretariat Negara yang memublikasikan perpres yang mengatur gaji Dewan Pengarah BPIP.  

Setneg memublikasikan perpres tentu dalam konteks keterbukaan informasi publik.

Namun, bahasa tulisan atau teks mengandung keterbatasan. Apalagi, informasi di laman setneg hanya mencatumkan angka bulat gaji Dewan Pengarah BPIP tanpa rincian. Oleh karena itu, alangkah baiknya bila informasi tentang suatu kebijakan mencantumkan penjelasan detail atau rincian, terutama untuk hal-hal sensitif.  Bila perlu, pejabat terkait menjelaskan secara lisan sebuah kebijakan untuk melengkapi penjelasan tertulis.

Bahkan, ketika teks tertulis sudah mendapat penjelasan gamblang termasuk konteksnya, orang tetap heboh. Itulah yang terjadi pada daftar 200 mubalig yang dirilis Kementerian Agama beberapa waktu lalu. Sekali lagi, itu karena teks tertulis punya keterbatasan sehingga ia memerlukan penjelasan bahkan tafsir.

Apalagi, zaman berubah menjadi serbadigital, serbainstan. Media, atas nama kecepatan, mengutip begitu saja besaran gaji Dewan Pengarah BPIP, tanpa penjelasan dari pejabat terkait.

Orang lantas heboh melihat besaran gaji mereka dan berkomentar macam-macam. Beritakan dulu, heboh kemudian. Kiranya media perlu memverifikasi sebuah informasi tertulis dengan mewawancarai sumber terkait sebelum memublikasikannya supaya tak muncul kegaduhan yang tidak perlu.

Setelah heboh barulah Menteri Keuangan Sri Mulyani angkat bicara. Sri Mulyani mengatakan besaran gaji Dewan Pengarah BPIP merupakan akumulasi dari gaji pokok yang cuma Rp5 juta, tunjangan jabatan Rp13 juta, asuransi, komunikasi, transportasi, dan biaya operasional lainnya.

Itu artinya gaji pokok dan tunjangan jabatan mereka lebih kecil dibanding pejabat lembaga lain, sedangkan biaya operasional biasanya didapat ketika mereka melakukan satu kegiatan.

Dalam bahasa Mahfud MD di akun twitternya, gaji Dewan Pengarah BPIP tampak lebih besar daripada gaji menteri karena menteri mendapat gaji plus tunjangan operasional yang juga besar, tapi BPIP gajinya itulah yang jadi biaya operasional.

Dari penjelasan Sri Mulyani, juga Mahfud, tampak satu kebijakan menghadirkan kehebohan seringkali bukan karena substansi kebijakan itu, melainkan karena kegagalan mengomunikasikannya. Di “zaman now” yang serbadigital, serbacepat, serbainstan, kita mesti sensitif untuk menjelaskan secara komprehensif kebijakan atau hal sensitif.  

Akan tetapi, bila pemerintah sudah menjelaskan suatu kebijakan secara lengkap dan pemerintah yakin dengan kebenaran kebijakan itu, jalan terus saja dengan kebijakan itu. Kebijakan yang baik tak akan jalan bila pemerintah khawatir dikritik.

Apakah di zaman sekarang ini yang tidak dikomentari, tidak dikritik? Anggap saja kritik itu vitamin yang bikin negara makin bersemangat menjalankan suatu kebijakan yang diyakini baik dan benar.

Dewan Pengarah BPIP silakan nikmati gaji Anda karena itu adalah hak Anda. Silakan juga bila Anda enggan mengambil gaji Anda karena itu hak Anda pula. Itu bila pemerintah tetap menjalankan kebijakan ‘hak keuangan’ untuk BPIP.  Terpenting, tetaplah bekerja karena BPIP itu punya misi amat mulia.

BACA JUGA
BERITA LAINNYA