Politik Prematur



Views : 2170 - 30 April 2018, 05:00 WIB

DEMOKRASI itu beyond politics, melampaui politik. Bila politik sering diterjemahkan sebagai pertarungan merebut kekuasaan, demokrasi ialah kebersediaan menerima secara legawa siapa pun yang memenangi pertarungan politik itu. Ketika politik memisahkan ’kita’ dari ’mereka’, demokrasi mempersatukannya kembali dalam ’kami’.

Akan tetapi, media sosial mengubah adagium ’demokrasi melampaui politik’ itu. Media sosial melanggengkan keterpisahan ’kita’ dan ’mereka’. Media sosial menjadikan kita tidak sabar menunggu saatnya pemilu tiba untuk mengekspresikan ’ketidaksukaan’ terhadap pemenang pertandingan politik.

Tagar #2019 Ganti Presiden memperlihatkan ketidaksabaran itu. Ia jelas ekspresi politik yang prematur.

Tentu saja ekspresi politik itu sah menurut ukuran demokrasi. Celakanya, ekpresi di dunia maya itu kemudian dibumikan ke dunia nyata. Disebut celaka karena ekspresi politik prematur itu bisa memantik konflik horizontal di ruang publik.

Itulah yang terjadi ketika sekelompok orang yang memakai kaus bertuliskan ’#2019 Ganti Presiden’ mengekspreaikan sikap politik mereka saat car free day di Jakarta, kemarin.

Aksi politik yang bernuansa menolak kepemimpinan politik saat ini yang secara sah dipilih melalui jalan demokrasi itu mendapat reaksi dari kelompok pendukung yang mengenakan kaus bertuliskan ’#Dia Sibuk Kerja’.

Konflik horizontal betul-betul terjadi ketika kelompok penolak bukan cuma merundung, melainkan juga memersekusi salah seorang kelompok pendukung.

Disebut persekusi karena di dalamnya terjadi kekerasan verbal akibat perbedaan sikap dan pandangan politik.

Konflik horizontal di acara hari bebas kendaraan bermotor itu masih dalam tataran kecil. Sungguhpun demikian, kita tidak boleh menganggapnya sepele. Memandang sepele perkara itu sama saja membiarkan konflik horizontal semakin besar bersamaan dengan semakin dekatnya Pemilu Presiden 2019.

Selagi konflik horizontal itu sebatas insiden, para pemangku kepentingan harus bertindak untuk mencegahnya menjadi besar dan tak terkendali. Caranya ialah para pemangku kepentingan mesti mengendalikan politik prematur.

Polri jangan pernah memberikan izin kegiatan pengumpulan massa yang hendak mengekspresikan politik prematur jika itu berpotensi memunculkan konflik. Polri tak perlu ragu menindak mereka yang nekat mengumpulkan massa tanpa izin.

Car free day ialah program atau kebijakan Pemerintah Provinsi DKI. Peraturan Gubernur DKI melarang hari bebas kendaraan bermotor setiap Minggu itu dijadikan ajang politik. Gubernur harus menegakkan aturan tersebut. Bila tak mampu, setop saja car free day itu sekurang-kurangnya sampai Pemilu 2019.

Para elite atau yang merasa elite hendaknya menahan diri untuk tidak ’memprovokasi’ rakyat mengekspresikan politik prematur. Para elite semestinya justru melakukan pendidikan politik kepada rakyat bahwa demokrasi itu melampaui politik. Elite selayaknya menunjukkan teladan bahwa siapa pun yang terpilih secara demokratis harus diterima sampai tiba saatnya pemilu.

Rakyat pun jangan mau diprovokasi. Di era ketika siapa pun bisa menyampaikan informasi apa pun melalui media sosial, publik mesti cerdas memilah informasi, mana yang benar dan mana yang palsu, mana yang pendidikan politik dan mana yang provokasi.

Demokrasi membutuhkan kematangan dan kedewasaan berpolitik. Politik prematur menghalangi bangsa ini mencapai kematangan demokrasi. Politik prematur menjadikan demokrasi kebablasan.

Mencapai kematangan demokrasi tentu memerlukan waktu. Penegakan hukum yang bermartabat merupakan keniscayaan dalam meniti waktu mencapai kematangan demokrasi itu.

BACA JUGA