Novanto bukan Terminal Terakhir



Views : 5363 - 25 April 2018, 05:00 WIB

APAKAH vonis 15 tahun penjara yang dijatuhkan pengadilan tipikor kepada Setya Novanto, kemarin, merupakan akhir dari babak-babak menjemukan dalam pengungkapan kasus megakorupsi pengadaan KTP elektronik? Pertanyaan itu spontan menginterupsi ruang publik di kala sebagian yang lain mempersoalkan layak atau tidakkah, ringan atau beratkah, vonis terhadap mantan Ketua DPR tersebut.

Betul bahwa dari sisi penegakan hukum kasus korupsi yang selama ini membukukan putusan rata-rata rendah dan tak menjerakan, vonis terhadap Novanto patut diapresiasi. Bekas Ketua Umum Partai Golkar itu tak hanya dijatuhi hukuman penjara selama 15 tahun, kurang satu tahun dari tuntutan jaksa KPK, yakni 16 tahun penjara.

Lebih dari itu, majelis hakim juga mewajibkan dia membayar uang pengganti US$7,3 juta dikurangi Rp5 miliar yang telah dititipkan kepada penyidik. Kalau memakai kurs rupiah pada 2010, total yang harus dibayarkan Novanto sekitar Rp66 miliar. Hak politik Novanto juga dicabut selama lima tahun seusai menjalani masa pidana.

Namun, tetap harus tegas kita katakan bahwa ini bukan akhir dari segalanya. Drama Novanto, apalagi drama korupsi KTP-E, masih jauh dari akhir cerita. Persidangan Novanto sendiri telah membuka secara terang siapa saja pihak-pihak yang amat mungkin tersangkut kasus rasywah yang telah mengacaukan pengadaan KTP-E di hampir seluruh penjuru Tanah Air beberapa tahun belakangan ini.

Dalam sidang putusan, kemarin, majelis hakim menyatakan terdakwa Novanto terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan praktik korupsi bersama-sama dalam proyek KTP-E. Lantas siapa saja yang dimaksud dengan 'bersama-sama' itu? Dalam amar putusan, hakim menyebut sebanyak 27 nama, termasuk korporasi, yang diduga mendapatkan keuntungan dari korupsi pengadaan KTP-E tersebut.

Di sinilah ironi mulai terjadi, dari 27 nama yang disebut majelis hakim itu, baru empat orang yang sudah dinyatakan terbukti bersalah dan telah menerima palu vonis hakim. Selain Novanto, ada mantan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Irman yang divonis 7 tahun, mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kemendagri Sugiharto (5 tahun), dan pengusaha Andi Narogong (8 tahun).

Artinya jelas, daftar pekerjaan rumah bagi KPK masih sangat panjang. Vonis Novanto bukan pemberhentian terakhir. Novanto pun bukan terminal. Jika berhenti di Novanto, berarti KPK telah mengkhianati fakta. Ketika fakta persidangan sudah benderang, amar putusan sudah telanjang, tak ada alasan lagi bagi KPK mengulur waktu mengusut tuntas kasus korupsi KTP-E ini.

KPK jelas tak cukup hanya dengan memberikan apresiasi kepada majelis hakim yang sudah memvonis Novanto mendekati tuntutan mereka, tapi mesti segera menindaklanjuti dengan kesungguhan penuh. Tak cuma terhadap nama-nama yang terus disebut di persidangan, bahkan terhadap Novanto pun KPK masih punya 'utang' untuk menuntutnya lagi dalam kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Sekali lagi, kita tak ingin kasus ini ditangani dengan level keseriusan rendah seperti pengusutan kasus dugaan korupsi Bank Century dan dugaan korupsi proyek Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang. Jangan sampai penuntasan kasus korupsi KTP-E menjadi berlarut, bahkan terkesan dibikin seperti hiatus (vakum) sehingga publik selalu lupa untuk menagihnya.

BACA JUGA
BERITA LAINNYA