Indonesia Belum Serius Olah Sampah


Penulis: Putri Rosmalia Octaviyani - 06 June 2018, 17:36 WIB
Dok. MI

PELAKSANAAN sistem pemilahan sampah hingga saat ini masih sangat minim di Indonesia. Padahal, jika pemilahan dan pengolahan dapat berjalan dengan maksimal, diperkirakan minimal 70% sampah bisa dicegah masuk ke tempat pembuangan akhir (TPA).

Tiza mengatakan, hampir 70% sampah di Indonesia adalah sampah organik yang dapat dipilah dan dijadikan berbagai jenis hasil olah seperti kompos. Namun umumnya, masayarakat masih mencampur semua jenis sampah rumah tangga sebelum dibuang ke tempat pembuangan atau diserahkan pada pemulung.

"Masyarakat Indonesia sulit sekali memilah karena sama sekali tidak ada konsekuensinya kalau tidak memilah. Pemerintah perlu menetapkan konsekuensi hukumnya, misalnya sampahnya tidak diangkut, atau dikenakan denda," ujar Tiza Mafira, Direktur Eksekutif Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik, Rabu (6/6).

"Upaya yang dilakukan pemerintah saat ini baru sebatas sosialisasi. Impact-nya tidak besar. Makanya harus ada regulasi berisi konsekuensi hukum," ujar Tiza.

Sementara itu, Henry Subagiyo, Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) mengatakan, jika Indonesia serius untuk melawan polusi sampah plastik, pemerintah harus membuat kebijakan teknis yang mengatur kewajiban perusahaan produsen untuk mengurangi penggunaan sampah plastik. Kewajiban ini termasuk bagi pemegang merek, pelaku usaha ritel, dan pelaku usaha jasa makanan dan minuman.

"Dibutuhkan terobosan solusi yang mendorong perbaikan di sektor hulu, produsen. Beat Plastic Pollution harus dimulai dengan menginisiasi kebijakan teknis yang mewajibkan produsen mengurangi sampah plastik. Pemerintah harus memulainya jika benar-benar serius soal ini. Sebab solusi penanganan di hilir dengan program-program 3R (reduce, reuse, recycle) tidak efektif, sementara volume sampah plastik setiap tahunnya terus meningkat,” kata Henri.

 

Regulasi

Untuk mengatasi sampah, menurut Henry, Indonesia punya Perpres 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Di sisi lain, pada PP 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sudah mengatur mengenai langkah-langkah pengurangan sampah bagi produsen. Namun dua regulasi ini belum mengatur secara khusus mengenai sampah plastik.

Regulasi tersebut masih bersifat alternatif tanpa ada ketentuan yang jelas tentang kriteria bagi produsen yang mendapatkan kewajiban untuk melakukan pengurangan sampah. Seperti pembatasan timbulan, pendauran ulang, atau pemanfaatan kembali sampah.

ICEL juga mendorong lahirnya kebijakan yang mengatur secara teknis disinsentif bagi produsen, pemegang merek dan pelaku usaha ritel modern, pusat perbelanjaan, jasa dan makanan. Pemerintah juga harus memperkuat mekanisme pengawasan, insentif dan disinsentif, serta penegakan hukum bagi pelaksanaan kebijakan-kebijakan terobosan ini.

Selain itu, pemerintah harus menerbitkan rencana aksi nasional penanganan sampah plastik di laut yang meliputi pembagian tanggung jawab dan rencana program yang jelas antar instansi pemerintah pusat dan daerah; darat, pesisir dan pulau-pulau kecil, dan laut; kewajiban produsen dalam upaya pengurangan sampah di laut; dan aksi pengawasan dan penegakan hukum bagi produsen dan pemerintah daerah.

Dirjen Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Vivien Ratnawati mengatakan, dorongan untuk daerah agar bisa memaksimalkan berbagai upaya pengurangan dan pengelolaan sampah terus dilakukan. Saat ini, menurutnya, hal itu harus dilakukan daerah lewat rancangan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah daerah (jaktrada).

"Jadi nanti ada guide line-nya yang ditetapkan dengan menyesuaikan kondisi dan kemampuan daerah. Kami saat ini terus melakukan pembinaan pada daerah agar mereka bisa menetapkan langkah aksinya, tahun ini pembinaan full, setelah itu semoga sudah bisa dijalankan oleh daerah," ujar Vivien.

Dengan begitu, dikatakan Vivien, upaya penekanan jumlah sampah, pengolahan, pembuangan, hingga pemanfaatannya dapat dilakukan dengan maksimal. Termasuk dalam hal pemilahan sampah rumah tangga hingga ke tingkat masyarakat terdalam. (OL-5)